Juli 07, 2013

Training Analisis Anggaran dan Kebijakan Sektoral LP2G

“Harapan itu masih ada, teruslah bergerak untuk sebuah perubahan hingga
palu sidang TUHAN  telah diketuk menjadi sebuah takdir”

Gorontalo 8/6/2013. Sebuah catatan sederhana dari anak bangsa yang tak pernah berhenti untuk bermimpi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Catatan ini saya buat saat mengikuti Training Analisis Anggaran dan Kebijakan Sektoral, yang digagas oleh sahabat aktivis dari Lembaga Pengkajian Pembangunan Gorontalo (LP2G).

Dalam perspektif saya, rasa untuk memperbaiki kondisi daerah adalah sebuah panggilan nurani. Tanpa  nurani tata kehidupan dan kepemimpinan di daerah akan semakin terpuruk sebab tetap dalam genggaman tirani.  Jika hal ini berlanjut terus menerus tanpa terbendung lagi, maka saya yakin dan percaya daerah tidak akan mampu mensejahterahkan rakyatnya sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 bahwa “Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesejahteraan rakyat sebenarnya terletak kepada dua “artis” daerah yakni kepala daerah  dan lembaga legislatif. Kedua artis ini yang senantiasa berfikir dalam satu meja bundar kekuasaan untuk merumuskan kesejahteraan rakyat. Baik atau buruknya tatanan kehidupan rakyat di masa depan, semua akan bergantung dari hasil “curhat” kedua artis ini. Dan Jika dari salah satu artis ini “Selingkuh” tentu nasib rakyat semakin buruk dan pelik. Sebab di sana akan terjadi penghianatan amanah rakyat. Oleh sebab itu, dianggap perlu adanya sebuah pengawalan terhadap polemik ini. Harapannya agar potensi “pelacuran” di dalam meja kekuasaan  bisa dicegah. Mungkin kita akan bertanya, “Lalu siapa yang akan melakukan pencegaha itu?” Jawabnya adalah kita semua.

Cita-cita mensejahterahkan rakyat bukanlah tugas secara personal. Tetapi cita-cita mulia ini adalah agenda bersama baik lembaga ekskutif, legislatif dan semua elemen masyarakat. Ketiga emen terkait ini akan saling menopang dan menjadi polisi bagi satu sama lain. Jika salah satu dari elemen terkait ini tidak mau memanfaatkan tugasnya, maka ini akan menjadi lubang besar penghianatan dalam perumusan pembangunan.

Dari pengatamatan saya, kabupaten/kota mau pun provinsi selalu “mengkhotbahkan” diri sebagai pemerintah mendengungkan transparansi. Namun sungguh disayangkan, dari segi anggaran pendapatan, perencanaan sampai pada pembelanjaan tidak dibuka secara transparan kepada rakyat. Seakan agenda pembangunan adalah agenda tertutup dan tidak perlu dieskpos dan merupakan rahasia negara. Akibatnya, rencana pembangunan daerah 1 atau 5 tahun ke depan tidak bisa dilihat oleh rakyat. Oleh sebab itu, jangan menyalahkan rakyat jika telah membentuk paradigma bahwa “pemerintah korupsi”. Karena memang tidak adanya keterbukaan antara pemerintah dan rakyat itu sendiri. Nah, Jika sudah seperti kondisi daerah kita, lalu apa bendanya dengan pemerintahan otoritarian? Demokrasi hanya sekedar simbolisasi pemerintahan yang hanya berlaku dalam tataran administratif. Keluar dari ranah itu, rakyat tidak berhak tahu dan tidak usah cari tahu. 

Dari berbagai polemik yang saya uraikan di atas, saya sebagai pemuda Gorontalo yang  merasa bertanggung jawab atas hal ini, ikut terpanggil untuk mempelajari regulasi perumusan kesejahteraan rakyat di bawah sayap pendidikan (LP2G). Dari lembaga ini, Alhamdulillah teori, regulasi dan cara membaca  Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) telah begitu jelas dipaparkan. Dari sini saya berharap, ilmu yang saya peroleh membuka tabir cara  mensejahterahkan rakyat Gorontalo. Smoga rakyat Gorontalo pun mengaminkan nitan saya ini. Aminn..!!

Terakhir sebagai penutup, saya ucapkan terimah kasih atas dukungan Asian Fondation dan Canadian developement Community yang telah menyokong dari segi pendanaan. Wabil khusus kami ucapkan terimah kasih yang paling dalam kepada LP2G yang telah memprakarsai agenda ini.  Smoga agenda mencerdasakan rakyat tentang desain pembangunan daerah ini, akan terus berlanjut sampai rakyat Gorontalo menikmati kesejahteraan.