November 22, 2013

Wartawan RMOL "Pukul" Ahmad Heryawan

 Ilustrasi

Kembali terjadi justifikasi media yang tidak bertanggung jawab menjurus pada pelanggaran kode etik. Kode etik jurnastik tak lagi diharaukan. Yang terpenting berita rilis dan dapat pulus. Sepintas jika membaca berita di bawah ini, mungkin kita akan terbawa arus opini yang sengaja disisipkan oleh wartawan untuk menghantam objek sasaran. Mari kita baca sejenak dan kita temukan sisipan opini yang dimasukan oleh wartawan dalam berita berikut ini;

Gubernur tidak boleh melarang warganya menggugat UMK (upah minimum kabupaten dan kota) tahun 2014 di 26 kota atau kabupaten di Jawa Barat yang telah ditetapkan kemarin malam.

Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi, menyesalkan pernyataan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) yang meminta tidak ada gugatan terhadap UMK yang sudah diteken. Permintaan gubernur sama saja mengebiri hak buruh yang tidak puas dengan nilai UMK di Jabar.

"Jika memang Gubernur Jabar menyatakan jangan ada gugatan, itu jelas sebuah statement arogan dan menjurus pada sikap otoriter," tegas Ineu, seperti dikutip dari
Javanews.co, Jumat (22/11).

"Seharusnya gubernur atau kepala daerah menjadi fasilitator antara (tuntutan) buruh dan pengusaha, jangan terkesan membatasi," ujar Ineu.

Ineu menambahkan meski Aher sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh buruh Gubernur digugat empat organisasi buruh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena mengizinkan perusahaan di kabupaten kota menangguhkan pembayaran upah buruh, tapi hal itu sebaiknya tidak 

Analisis Paragraf :

RMOL. Gubernur tidak boleh melarang warganya menggugat UMK (upah minimum kabupaten dan kota) tahun 2014 di 26 kota atau kabupaten di Jawa Barat yang telah ditetapkan kemarin malam.

Kalimat di atas adalah sebuah pernyataan. Entah siapa yang melayangkan pernyataan itu. Kalau memang itu keluar dari seorang Ahmad Heryawan, maka seharusnya di akhir kalimatnya dijelaskan waktu dan tempat yang jelas saat dia mengatakan hal itu. WartawanRMOL hanya menulis kemarinmalam, tidak jelas tanggal dan harinya. Sehingga, publik akan bertanya-tanya, siapa yang mengatakan itu? Jika memang Ahmad Heryawan mengatakan hal itu, apakah redaksi kalimat demikinan? atau jangan jangan interpretasi doang? 

Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi, menyesalkan pernyataan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) yang meminta tidak ada gugatan terhadap UMK yang sudah diteken. Permintaan gubernur sama saja mengebiri hak buruh yang tidak puas dengan nilai UMK di Jabar.

Nama yang diambil untuk melekatkan kutipan hanya merujuk kepada kata menyesalkan. Sementara untuk kalimat selajutnya sudah masuk opini wartawan. Sebab maksud mereka itu akan dilekatkan pada si Ineu Purwadewi. Tapi sayangnya tidak ada kutipan. Padahal itu adalah justifikasi. Lantas siapa yang menyatakan itu? apakah itu sisipan wartawan goblok? Kalau memang itu pernyataan si Ineu, mengapa tidak diberi kutipan? Sementara kutipan baru hadir setelahnya. itu pun tidak menguatkan pernyataan sebelumnya. Sehingganya akan menimbulkan kesan bahwa itu adalah pernyataan Ineu Purwadewi. Padahal itu sisipan opini oleh wartawan sendiri. 

Sementara itu, Ahmad Heryawan hanya bisa menanggapinya lewat media sosial. berikut kekecewaannya. 


Untuk persoalan lainnya, saya percaya akan data yang disajikan. Hanya saja, jangan main kasar tatkala merilis berita. Baca kode etik jusrnalistik. Saya rekomndasikan untuk belajar lagi dan baca buku Drs. Redi Panuju, M.Si. yang bejudul "PANDUAN MENULIS UNTUK PEMULA" terbitan pustaka pelajar. Dalam bukunya itu dibahas tuntas persoalan jusrnaslitik. Dimana sebagai seorang wartawan harus membedakan mana yang disebut dengan fakta dan opini.



Semoga hal ini tidak terjadi kepada wartawan lainnya. saya masih percaya masih ada wartawan yang jujur dan mau mencari uang halal. Sebab, jika perlakuan seperti ini terus dilakukan oleh wartawan, maka saya yakin dunia akhirat wartawan akan sengsara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas makar yang ia lakukan. Semoga segera taubat.